KWIK KIAN GIE DAN RADIKALISME BUZZER
Tentu ancaman buzzer-buzzer radikal ini akan memberikan efek negatif pada cita-cita persatuan yang ingin dibangun kembali setelah lebarnya jurang pemisah antar pendukung dua pasangan calon presiden yang bertarung di tahun 2019 lalu. Meski Prabowo telah ikut melebur dalam rezim, namun jurang lebar itu tetap menganga antara masyarakat sipil yang ingin memberikan masukan lewat kritik kepada pemerintah melawan buzzer-buzzer radikal.
Mantan Menteri Koordinatior Bidang Ekonomi dan Industri Era Presiden Gusdur, Kwik Kian Gie, mengutarakan kekesalannya terhadap kinerja buzzer-buzzer yang ada di Indonesia. Kwik merasa sangat terganggung di tengah era digital saat ini, dimana saat dirinya memberikan kritik kepada pemerintah lewat media sosialnya, langsung “dibogem” balasan yang sangat tidak etis oleh para buzzer.
Tidak dipungkiri, bahwa di rezim saat ini sangat kental dengan kehadiran para buzzer. Ibarat gerombolan semut, ada yang manis-manis, mereka akan menyerbu, memangsa. Yang manis-manis itu adalah semua terkait kritikan-kritikan kepada pemerintah.
Tak lepas dari incaran mereka, Kwik Kian Gie, menjadi salah satu target buzzer-buzzer yang sebenarnya kita tidak tahu apakah mereka ini betul menempel pada pemerintah, ataukah mungkin ada kelompok tertentu yang memelihara mereka. Dengan gaji yang cukup besar, mereka dipelihara dengan sangat rapi agar mengcounter kritik-kritik siapapun yang menghujani pemerintah. Meski, sebenarnya kritik itu baik, jamu, meminjam bahasa salah satu elit politik negeri ini.
Mengenal Buzzer
Jika ada yang bertanya, apakah buzzer-buzzer yang ada di negara ini dipelihara dan digaji? Maka, penulis berani mengatakan bahwa betul mereka digaji. Siapa yang menggaji? Sampai saat ini penulis belum mampu mengetahui dengan pasti siapa yang memelihara dan menggaji mereka. Namun, mereka digaji sudah sangat jelas dari apa yang disampaikan oleh Abu Janda sebagai Buzzer. AJ dibayar cukup tinggi untuk menjadi buzzer.
Kata buzzers berasal dari bahasa Inggris. Dalam kamus elektronik Cambridge (2018), hal itu diartikan sebagai seperangkat alat elektronik yang membikin suara berdengung. Tempo (2016) lebih menggunakan penggaung sebagai arti dari buzzer.
Di Indonesia, Buzzer mulai marak saat media-media sosial bermunculan membuat hastag untuk mengajak masyarakat berkampanye kebaikan terhadap tindakan teorisme. Misalnya Twitter, Twitter berhasil menggalang gerakan sosial melalui hastag #indonesiunite. Hastag ini hadir untuk mencounter, melawan terror bom yang terjadi di Mega Kuningan, Jakarta.
Paska kejadian teror bom tersebut, sejumlah brand-brand produk ternama merasa yakin dengan kehadiran buzzer yang dapat diandalkan dalam strategi pemasaran produk-produk mereka. Bahkan, dalam dinamika politik hingga saat ini, perannya sangat signifikan membentuk opini.
Buzzer atau Influencer?
Dewasa ini, secara tajam ada yang mulai membangun istilah baru, yaitu influencer. Buzzer dan influencer dianggap dua istilah berbeda. Influencer saat ini justru memberikan makna positif di tengah masyarakat. Produk-produk yang ingin dipasarkan secara massif itulah yang dibutuhkan adalah influencer, bukan buzzer.
Singkat kata, buzzer saat ini justru memberikan makna negatif dimana memiliki ciri khas menyerang pengguna medos saat memberikan kritik kepada pemerintah. Tak tanggung-tanggung, sekali kita memberikan kritik lewat medsos yang kita miliki, mereka langsung bermunculan bak hujan deras, mengguyur dengan cacian-cacian, meski kritik yang diberikan seseorang kepada pemerintah masih pada level wajar.
Dalam politik, buzzer bekerja dengan sangat disiplin, terukur dan massif. Sudah umum diketahui bahwa buzzer profesional selalu ada yang mengkoordinir. Mereka selalu memiliki, setidaknya, 10 akun medsos, baik itu Facebook, Instagram, dan Twitter. Ada yang menggunakan akun asli, tapi lebih banyak anonim (akun hantu)
Menertibkan Buzzer Radikal
Himbauan untuk menertibkan buzzer-buzzer radikal muncul dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Dedi mendorong agar pemerintah dapat menertibkan buzzer-buzzer yang dimiliki.
Ketentraman publik menjadi bagian penting yang harus dipahami oleh koordinator para buzzer. Tentu hal tersebut juga harus sampai ke buzzer-buzzer. Jika tidak, kerukunan, persatuan yang diharapkan semua pihak akan susah dicapai. Sehingga, hal ini bisa menjadi salah faktor susahnya masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
Dalam kasus Kwik, Kwik Kian Gie merasa kalimat-kalimat yang tidak sopan, kata-kata yang kotor yang digunakan para buzzer mengganggu ketentraman hidup di Indonesia. Hal itu menjadikan Kwik merasa takut dengan kondisi Indonesia di rezim kali ini.
"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil," tulis Kwiek Kian Gie di akun twitternya.
Kwik juga membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang ia hadapi di masa Orde Baru. Menurutnya, ia lebih leluasa memberikan kritik kepada rezim Soeharto. Bahkan, di Kompas, Kwik diberikan satu kolom untuk menulis “uneg-uneg” maupun kritikan tajam yang ditujukan kepada presiden Soeharto.
Tentu ancaman buzzer-buzzer radikal ini akan memberikan efek negatif pada cita-cita persatuan yang ingin dibangun kembali setelah lebarnya jurang pemisah antar pendukung dua pasangan calon presiden yang bertarung di tahun 2019 lalu. Meski Prabowo telah ikut melebur dalam rezim, namun jurang lebar itu tetap menganga antara masyarakat sipil yang ingin memberikan masukan lewat kritik kepada pemerintah melawan buzzer-buzzer radikal.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, juga menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras. Pramono mengibaratkan kritik sebagai jamu. Hampir sama dengan penulis, yang menekankan bahwa kiritik itu multivitamin. Artinya, kritik ke pemerintah adalah multivitamin bagi pemerintah. Pesan ini harus terus disosialisasikan, dan para koordinator buzzer agar dapat mendidik para buzzernya. Semoga!
- MFY -
Comments