Robiatul Adawiyah: Reformasi Birokrasi adalah Kunci Pembangunan
Mataram (Parlemen6) - Pembangunan merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manusia secara sadar dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Oleh karenanya, setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju tentu melaksanakan pembangunan guna mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bangsanya.
Hal ini disampaikan oleh Anggota MPR/DPD RI, Hj. Robiatul Adawiyah, S.E., dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat dengan Tema "Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan", yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Sekarbala, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (10/02/2018).
“Pada dasarnya, cita-cita pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat, bukan yang lain. Maka, setiap negara sudah pasti ingin kehidupan masyarakatnya lebih baik dari sebelumnya,” ujar Robiatul Adwaiyah memulai RDP.
Menurutnya, cita-cita pembangunan setiap negara ini sudah sangat baik. Akan tetapi, di tengah aktifitas pembangunan tersebut banyak masalah yang dihadapi. Khususnya, banyaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi sehingga arah pembangunan yang dinginkan kurang maksimal dan cenderung melanggar konstitusi UUD 1945.
“Pembangunan ketahanan nasional itu bertujuan untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Tujuannya sangat baik. Namun, praktiknya kadang banyak masalah,” pungkasnya.
Robiatul Adawiyah menambahkan, bahwa masalah pembangunan yang terjadi saat ini inti masalahnya ada pada penyelenggara pembangunan itu sendiri. Maka, dalam penyelesaiannya harus ada reformasi birokrasi sebagai bentuk pembersihan ke dalam pemerintahan itu sendiri. Dengan kata lain, di samping pembangunan Ketahanan Nasional, ada pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang menjadi inti masalah pembangunan.
“Konsep tentang tata pemerintahan yang baik harus kita pahami terlebih dahulu sebelum memahami dan melaksanakan pembangunan secara umum. Karena, kalau tata kelola pemerintahan saja kurang baik, penuh dengan masalah, khususnya masih banyak praktik KKN, maka jangan pernah berharap tujuan pembangunan akan dapat dicapai dengan optimal,” tandasnya.
Di samping KKN, bagi Robiatul Adawiyah, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah utama lainnya yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai dengan optimal.
“Aparatur pemerintahan yang unggul adalah kunci utama misi pembangunan. Unggul artinya memahami prinsip-prinsip good governance dan memiliki mental melayani dengan baik. Melalui kegiatan RDP hari ini, saya pun mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat NTB untuk mendukung pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah upaya pemberantasan korupsi di semua jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, mulai dari jenjang pemerintahan terendah sampai jenjang pemerintahan tertinggi,” tegasnya.
Tentunya, kita juga semua berharap bahwa arah dan tahapan pembangunan di bidang ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan ini dapat diimplementasikan dengan baik, guna tercapainya tujuan nasional Bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Kegiatan RDP ini dihadiri oleh Camat Sekarbela, Cahya Samudra, S.STP., M.H, Wakil Dekan Bidang Alumni dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNRAM, H. Sofwan, S.H., M.Hum, sebagai narasumber dan Danramil, Kapten Inf. Jamuhur, S.Sos., juga sebagai narasumber.
RDP ini pun dihadiri oleh 160 peserta dari berbagai kalangan masyarakat di Kota Mataram.
Di akhir kegiatan, Senator Robiatul Adawiyah memberikan bantuan untuk masyarakat Sekarbela yang diterima secara simbolis oleh Camat Sekarbela. (fh).
