Muhammad Idris: Soal Wilayah Kepulauan, DPD RI Jangan Gagal Dua Kali!

Jakarta - DPD RI harus menempatkan perhatian yang sangat tinggi pada wilayah kepulauan, jika tidak, maka akan sering terjadi konflik.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur, Drs H Muhammad Idris, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite I DPD RI bersama pakar Wilayah Kepulauan dan mantan Dirjen Otonomi Daerah, Prof Dr Djohermansyah Djohan, di Ruang Komite I DPD RI (22/02/17).

“Sejak dulu kita sudah tahu bahwa konflik sering terjadi di Laut karena tidak jelasnya aturan kelautan dari pemerintah. Saya tidak mahu itu terulang lagi, aturan harus segera dibuat”. Ujarnya.

Idris mencontohkan konflik yang terjadi di Balikpapan, bahwa banyak kapal dari Jawa yang datang di peraian Kalimantan Timur dibakar oleh nelayan, karena tidak adanya kesepahaman tentang wilayah kepulauan.

“Konflik ini terjadi karena di satu sisi nelayan dari Jawa menganggap bahwa tidak ada batasan dalam mencari sumber daya laut, akan tetapi bagi nelayan di Balikpapan, hal itu akan mengganggu mata pencaharian nelayan”. Terangnya.

Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, tempat kelahiran Idris juga menjadi perhatian. Bahwa Kabupaten Pangkep adalah salah satu daerah tertinggal di SulSel yang memiliki 117 Pulau yang jauh dari kesejahteraan.

“Seperti Kabupaten Pangkep, daerah ini memiliki 117 pulau dan kondisi masyarakat sangat memprihatinkan, penghuni-penghuninya jauh dari sejahtera. Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya para pemegang kepentingan” Tegasnya.

Muhammad Idris berharap bahwa semua stakeholder harus mengambil bagian dalam kesejahteraan daerah-daerah kepulauan. Dan baginya, DPD jangan sampai gagal kedua kalinya dalam RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan. (fh)